SUARAaktual.co | Pekanbaru– Tak seperti sidang paripurna sebelum-sebelumnya, DPRD Riau menggelar sidang paripurna secara daring (video conference), Rabu (22/04/20). Dalam sidang paripurna yang dihadiri secara terbatas oleh anggota DPRD Riau itu, Gubernur Riau menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019. Sebelum penyampaian LKPJ, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran dan Hardiyanto, didepan para pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengatakan, semula rapat paripurna dijadwalkan pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020. Namun mengingat surat Gubernur Riau melalui surat nomor 019//916 tanggal 17 April tahun 2020 yang isinya, permohonan penundaan karena bersamaan dengan rapat koordinasi virtual meeting Gubernur Riau (Gubri) selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di daerah. Ia mengatakan, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPJ penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ dimaksud ujar Indra Gunawan, meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan telah dilaksanakan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian setiap permasalahan. Sementara Gubri Syamsuar mengatakan, penjelasan secara terperinci sudah dicantumkan dalam buku LKPJ yang disampaikan kepada semua pimpinan dan anggota DPRD provinsi Riau. "Tahun pertama atau tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 secara umum dapat kami laporkan bahwa, hampir semua indikator pembangunan dapat dicapai", ujarnya. Dikatakan Gubri, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, ditempuh dengan tujuan meningkatkan dan mewujudkan kwaliatas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu sambung Gubri, mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing, meningkatkan kemajuan budaya Melayu, meningkatkan nilai tambah pangan serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat transparan dan akuntabel. Sementara pantauan diruang paripurna pihak Sekretariat DPRD Riau menyediakan tiga layar berukuran besar yang memperlihatkan ‘kehadiran’ para anggota dewan dalam agenda penting DPRD Riau tersebut. Sedangkan para wartawan yang biasanya bisa masuk ke ruang paripurna, kali ini hanya bisa meliput di lantai paling atas ruang paripurna Gedung DPRD Riau. (fin/adv)

Loading...