SUARAaktual.co | PEKANBARU - Adanya kebijakannya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang meniadakan skripsi. Dininta Kampus pun mengikuti kebijakan tersebut.

Terkait ini, Universitas Riau (Unri) pun ikut merespons kebijakan Kemendikbudristek yang meniadakan skripsi. "Karena merupa kebijakan kementerian, maka ini kita harus menjalankan program serta juga kebijakan Pak Menteri. Tentunya yang secara teknis di internal kita punya peraturan mengatur penyelenggaraan pendidikan," sebut Wakil Rektor Bidang Akademik, Mexsasai Indra.

Untuk langkah awal, ungkap mantan Dekan Fakultas Hukum Unri ini, bahwasa menilai kebijakan akan segera disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Termasuk ini untuk melakukan koordinasi dan juga sosialisasi dengan seluruh civitas di Unri.

"Kita akan harmonisasi kebijakan menteri dengan Bu Rektor saat ini. Secara teknis kami perlu sosialisasi agar civitas memiliki perspektif yang sama sebagai upaya dari kementerian mengimplementasikan konsep merdeka belajar," katanya.

Selain itu, Mexsasai mengaku di kampus biru langit juga ada wadah khusus terkait pembahasan kebijakan di internal mereka. Forum itu terus aktif membahas terkait isu-isu strategis kampus.

"Kita juga ada beberapa wadah untuk ambil keputusan. Nanti dewan pimpinan harian dalam hal ini dipimpin oleh ibu rektor akan dibicarakan terkait program ini. Kita ada forum rapat untuk membahas isu strategis," katanya.

Khusus di bidang akademik, kebijakan itu akan dibahas bersama ratusan dekan hingga ketua program studi di universitas terbaik nomer 1 di Riau tersebut. Setelah dibahas, baru kampus menyesuaikan pada arahan Kemendikbudristek.

"Saya juga sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik akan koordinasikan ini dengan dekan, ketua jurusan sampai ke 109 program studi dengan 10 fakultas dan pasca sarjana. Secara teknis nanti dibahas bersama para dekan. Prinsipnya kita akan tindaklanjuti kebijakan pak menteri," kata Mexsasai. **Irul

Loading...