Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Nyaris Bentrok di Eks Lahan PLS, Dua Kelompok Warga di Tapsel Akhirnya Berujung Damai
Kamis, 04 Agustus 2022 - 17:08:14 WIB
Kolase foto. Pos jaga milik masyarakat hukum adat Haruaya Mardomu Bulung di pintu masuk eks konsensi PT. PLS dibakar warga Mosa Desa Gunung dan Proses perdamaian dimediasi Forkopimda di aula kantor Camat Angkola Selatan. (foto/ist)
TERKAIT:
   
 

SUARAaktual.co | Tapanuli Selatan-
Dua kelompok warga di Tapanuli Selatan (Tapsel) nyaris bentrok akibat salah faham berujung pembakaran pos jaga di area eks konsesi PT. Panei Lika Sejahtera (PLS) di Dusun Mosa, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan.

Pemilik pos adalah masyarakat hukum adat Parsadaan Rim Ni Tahi Haruaya Mardomu Bulung (HMB) dari Kelurahan Sigalangan Kecamatan Batang Angkola. Massa yang membakar adalah warga Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan.

Namun berkat kesigapan Pemkab Tapsel, Polres Tapsel, Kodim 0212/TS dan KPH X Dinas Kehutanan Pemprov Sumatera Utara, akhirnya kedua belah pihak berdamai di kantor Camat Angkola Selatan, Kamis (4/8/2022).

Informasi diperoleh, Rabu (3/8/2022) sekelompok warga dari Dusun Mosa Desa Gunung Baringin merusak dan membakar pos jaga pintu masuk area eks konsesi PT. PLS.

Pos itu didirikan masyarakat hukum adat Parsadaan Rim Ni Tahi HMB sejak bulan Juni kemarin. Tujuannya untuk menjaga 32.000 hektar tanah ulayat mereka yang 12.000 Ha di antaranya merupakan lahan eks konsesi PT. PLS.

Sementara sekelompok warga Desa Gunung Baringin merasa eks PT.PLS itu wilayah mereka. Bahkan telah membentuk Kelompok Tani Hutan dan mengajukan permohonan pengelolaan sebagian lahan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pantauan di aula kantor Camat Angkola Selatan, proses perdamaian ini dipimpin Wakapolres Tapsel Kompol Rahman Takdir Harahap bersama Kabag Ops Kompol Abdi Abdullah dan Asisten 1 Hamdan Zein Harahap

Hadir Kepala KPH X Dishut Pemprovsu Kamalluzzaman Nasution, Kapolsek Batang Angkola, Danramil, Kaban Kesbangpol, Camat, Kepala Desa Gunung Baringin, Lurah Sigalangan, perwakilan warga kedua belah pihak.

Ketua Parsadaa Rim Ni Tahi HMB Ahmad Kaslan Dalimunthe dan Muhammad Imron Dalimunthe mewakili Luhat Sigalangan mengatakan, selama ini mereka tidak ada masalah dengan warga Desa Gunung Baringin.

"Kami baik-baik saja dan membaur bersama Kepala Desa, para tokoh dan masyarakat Desa Gunung Baringin. Tetapi semalam tiba-tiba terjadi hal yang tidak diingini," katanya.

Keberadaan masyarakat hukum adat di sana berawal dari habisnya masa izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. PLS di 15 Februari 2022. Karena konsesi itu bagian dari tanah ulayat mereka, maka Parsadaan Rim Ni Tahi HMB menjaganya agar tidak dicaplok pihak lain.

Surat permohonan pengakuan masyarakat hukum adat sudah dimohonkan ke Bupati Tapsel. Persyaratan administrasi negara tentang pengelolaan hutan juga sudah diajukan.

Bahkan telah ada putusan pengadilan tentang hak atas tanah ulayat tersebut. Berdasarkan itulah Parsadaan Rim Ni Tahi HMB mendirikan papan pengumuman dan pos jaga di sana.

Kepala Desa Gunung Baringin Iran Saleh Harahap mengaku tidak mengetahui persis kejadian itu. "Saya diberitahu Kepala Pos Polisi Aiptu Ahmad. Lalu datangi lokasi dan pos jaga sudah tinggal puing. Warga sudah pulang dan hanya ada Bhabinsa di sana," katanya.

Baharuddin Rambe, warga Desa Gunung Baringin, menceritakan bahwa permasalahan ini berawal sepekan yang lalu. Dimana petugas KPH X Dishut Pemprovsu dilarang masuk ke lokasi oleh petugas pos jaga.

Hal ini membuat warga yang membentuk Kelompok Tani Hutan resah. Mereka takut jika dihalangi masuk dan nantinya tidak bisa mematok dan mengukur lahan yang diajukan untuk program perhutanan sosial.

"Warga juga dilarang masuk, padahal mau mencari ikan dan kulit raru yang biasa dijadikan campuran minuman keras tradisional tuak. Kami datangi pos itu, merusak dan membakarnya setelah dilarang masuk," cerita Rambe.

Wakapolres Tapsel Kompol Rahman Takdir meminta persoalan yang terjadi di antara dua kelompok ini diakhiri. Namun jika tetap tidak ada kesepakatan, maka mereka akan memproses hukum laporan yang ada.

"Sebagai warga negara, bapak-bapak berhak membuat laporan polisi. Tapi ingat, itu tidak akan menyelesaikan masalah pokok. Akan kami mediasi, tapi kalau memang tidak ada kesepakatan, silahkan laporkan dan akan kami proses," katanya.

Dari penjelasan kedua pihak, Wakapolres menyimpulkan masalah ini timbul karena salah faham saja dan baiknya diakhiri dengan damai. "Jangan kita timbulkan persoalan baru yang hanya akan mengesampingkan masalah pokok tentang status lahan," ujarnya.

Sementara Kepala KPH X Dishut Sumut Kamalluzzaman Nasution menyebut izin PT. PLS telah berakhir tanggal 15 Februari 2022. Namun masih diperkenankan untuk mengajukan permohon perpanjangan izin tersebut.

Ditegaskannya lagi, izin PT. PLS sudah habis dan bukan dicabut. Artinya, perusahaan kayu itu masih memiliki kesempatan memperpanjang izin dan jika ditolak maka harus mengangkat semua asetnya dari lokasi.

Asisten 1 Pemkab Tapsel Hamdan Zein menjelaskan, tanah ulayat diakui oleh negara dan itu diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria.Dengan catatan hanya tanah yang berada di luar kawasan hutan.

"Jika itu di Area Penggunaan Lain (APL) maka langsung kelola saja tanpa harus izin Kementerian LHK. Namun apabila tanahnya di kawasan hutan, maka banyak izin yang harus dipenuhi," jelasnya.

Terkait permohonan Parsadaan Rim Ni Tahi HMB ke Pemkab Tapsel tentang pengakuan masyarakat hukum adat, Zein menyebut sudah dikonsolidasikan dan dikoordinasikan dengan Ditjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri.

"Sesuai arahan, kami sudah menyurati Kemendagri melalui Direktorat Jendral Pemerintahan Desa. Saat ini masih berproses dan mari kita tunggu hasilnya," terang Zein.

Usai melalui perdebatan panjang dan alot, maka semua sama-sama mengakui lahan eks konsesi PT. PLS itu masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya kedua pihak yang bertikai sepakat untuk berdamai.

Ada enam poin kesepakatan yang disetujui pada proses perdamaian itu. Satu, permohonan pengakuan hukum masyarakat adat belum bisa diterbitkan Pemkab Tapsel sebelum ada surat balasan dari Mendagri.

Dua, permohonan tanah ulayat diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan ke Pemkab Tapsel. Tiga, sebelum dilaksanakannya mekanisme perolehan hak atas kawasan hutan sesusai Undang Undang Kehutanan maka perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum dilarang melakukan aktifitas di eks konsesi PT. PLS

Empat, sebelum ada penetapan status kepastian eks lahan PT. PLS dari Kementerian LHK maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun di lokasi. Lima, seluruh pihak tidak diperkenankan melakukan tindak pelanggaran hukum.

Enam, KPH X Dinas Kehutanan Sumut bersama masyarakat Rim Ni Tahi Haruaya Mardomu Bulung dan Mosa Desa Gunung Baringin bertanggungjawab mengawasi lahan eks konsesi PT.PLS sampai adanya izin dari Kementerian LHK.


(D/***)


Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Fenomena Citayam Fashion Week , Polres Sergai Adakan Lomba Sergai Fashion Week 2022.
  • Parsadaan Haruaya Mardomu Bulung Adukan PT. PLS Ke Presiden RI
  • Pergi Keluar Negeri Melalui Pelabuhan Tikus, 10 WNI dan 1 WNA Ditangkap
  • Pastikan Berjalan Lancar dan Aman, Babinkamtibnas Ini Lakukan Pengamanan Pemilihan BPD Desa Angkasa
  • Ciptakan Kondisi Tetap Aman, Polsek Kerumutan Lakukan Patroli di Swalayan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2021 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved