SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Badan Khusus Honorer (BKH) Dikmen PGRI Riau, melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRD Riau diruang Medium DPRD Riau, Senin (4/7/22). Mereka meminta Pemprov agar mereka diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) tanpa test.
Didepan komisi V DPRD Riau, Disdik Riau dan Kepala BKD Riau, Ketua BKH Dikmen PGRI Riau Eko Wibowo mengatakan, bermohon agar seluruh guru honorer Dikmen Riau bisa diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini tanpa test.
Alasannya jika melalui test lagi dikhawatirkan banyak tak lulus mengingat faktor usia yang mayoritas sudah diatas 40 tahun. Sementara masa pengabdian mereka sebagai guru sudah belasan hingga puluhan tahun, ujarnya.
Hal senada juga disampaikan ketua BKH Dikmen Kampar, Firdaus. Ia meminta agar regulasi yang dibuat menguntungkan bagi para guru yang sudah lama mengabdi.
"Tolong agar regulasi yang dibuat itu menguntungkan bagi guru yang lama. Jangan tes lagi. Langsung diangkat menjadi pegawai P3K tanpa test. Toh gajinnya diambil dari APBD Daerah," ujarnya.
Sementara ketua BKH Dikmen kota Pekanbaru, Pujo Ibrahim meminta agar guru yang pensiun diberikan penghargaan (bantuan) minimal modal untuk buka warung. Selain itu rekrutmen pengangkatan menjadi ASN P3K tidak memandang usia.
Menanggapi hal itu Kepala Bdan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan menegaskan, untuk menjadi ASN P3K harus mengikuti regulasi sesuai UU.
"Bapak ibu untuk menjadi ASN P3K harus ikut test. Regulasinya sudah diatur UU. Usia maksimal 57 tahun," ujarnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Sekretaris Disdik Riau Tati Lindawati. Ia mengatakan, pengangkatan status menjadi P3K harus sesuai regulasi.
"Kalau dengan Pak Eko nih kami udah sering ketemu di kantor pak gubernur. Bapak Gubernur juga menyampaikan mudah-mudahan mereka ini diangkat semua. Tapi harus ada regulasinya itu yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Mudah-mudahan ya Pak Eko kita doakan semua," tukasnya.
Sementara ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan, terkait permohonan para guru BKH ini hanyalah kekhawatiran.
Menurutnya sesuai keinginan Gubernur Riau Samsuar agar di 2023 ini seluruh guru honorer di Riau bisa menjadi ASN atau P3K.
"Nah kalau soal itu harus ada seleksi, dan memang UU mengatakan, saya pikir harus dilalui. Saya kira juga maksud Gubernur di P3K, kan itu soal teknis bagaimana bobot materi testingnya. Saya yakin pemerintah pudat juga sangat memahami persoalan ini," ucap politisi PDIP dapil Pekanbaru tersebut.
Adapun anggota komisi V DPRD Riau yang hadir pada RDP tersebut antara lain, Syamsurizal, Karmila Sari, Marwan Yohanes, Ade Hartati Rahmat, dan Eva Yuliana.
(Adv/fin)
Komentar Anda :
