SUARAaktual.co | Padang Sidempuan-
Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Tahap I zona I9-12 Mei 2022 bersamaan waktunya dengan Ujian Akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang Sidempuan akibat tidak ada koordinasi. Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan melalui Kabid Dikdas, Hasian Siregar saat di jumpai pada Kamis (12/5) mengatakan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mempertanyakan jadwal ujian akhir siswa tingkat SMP di Kota Padang Sidempuan.

“Pihak Disdik Provsu maupun Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan tidak pernah menghubungi kita seputar jadwal ujuan akhir tingkat SMP.  Kita hanya menerima surat dari Disdik Provsu tentang jadwal PPDB tingkat SMA dan SMK di Sumatera Utara. Artinya mereka nggak pernah mengajak kita koordinasi melalui surat atau by phone” ucapnya.

Terkait pembenaran tidak adanya koordinasi ini, sejalan dengan jawaban dari staf Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyatakan bahwa mereka juga hanya menerima surat pemberitahuan jadwal PPDB 2022 tingkat SMA/SMK dari Disdik Provsu. Sementara itu pihak Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan merasa tidak berwenang memberi alasan tidak adanya koordinasi Dinas atasannya terhadap Dinas Pendidikan di Daerah.

Dampak dari ketidakadaan koordinasi ini, para pendaftar PPDB yang nota bene adalah siswa SMP dan MTS yang tadinya akan focus menghadapi ujian akhir justru terganggu dengan jadwal PPDB. Kemungkinan siswa bisa jadi panik pun meradang. Hal ini makin diperparah dengan seringnya Eror aplikasi yang di sediakan oleh portal PPDB online 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Sejauh ini aplikasi yang sudah di keluarkan oleh tim IT PPDB Disdik Provinsi Sumatera Utara sudah 5 versi, bahkan dalam satu hari pernah muncul 2 versi. Pergantian aplikasi ini tidak semua calon peserta didik memahaminya karena tidak ada pemberitahuan secara terbuka.

Pemerhati Pendidikan Nasruddin Nasution yang di hubungi via seluler dalam menyikapi keadaan ini mengatakan bahwa ini bentuk arogansi level organisasi. “mungkin mereka merasa karena Provinsi itu Level atau tingkatannya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota, maka apa yang mereka putuskan, itulah yang paling benar. Selain itu para pengambil kebijakan di sana tidak kena imbas atau dampak, karena tidak terkait langsung dengan anak anak atau keluarga mereka di sana” jawabnya.

Mengenai bergantinya aplikasi hingga 5 kali,  ia menilai ada kepentingan pihak tertentu atau ini aplikasi eksperimen.  Kalau memang gagal di aplikasi pertama, kenapa tidak langsung maintenance  dengan tambahan fiturnya keversiter akhir.  Ia berharap agar Plt. Kadis Pendidikan mengevaluasi kinerja tim IT pelaksana PPDB 2022 mengingat di depan masih ada pendaftaran on line berdasarkan zonasi.

(D/AN/***)

Loading...