SUARAAKTUAL.CO | JAKARTA -  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui kalau banyak yang menyampaikan protes kepadanya, karena penerima bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Risma pun mengungkapkan, komplain karena yang menerima Bansos lebih banyak keluarga Pak Kepala Desa dan Pak Lurah. Menurutnya, hal itu terjadi karena data penerima bansos yang ada tidak terukur.

“UU data (penerima manfaat) itu ada di Pemda, Pemko, kemudian Pemda atau Prmko meminta ke Desa atau Kelurahan. Akibat data penerima manfaat yang sampai ke kita akhirnya tidak tepat sasaran, akhirnya jadi kacau, jelasnya.

Mendapat temuan ini terjadi di beberapa Daerah maka itu dengan tegas Tri Rismaharini bersama staf segera merubah regulasi sistem data yang tepat sasaran.

karenana itu keluarganya kepala Desa, lurah dan sebagainya yang dimasukkan dalam data,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu(16/6/2021) dikutip dari menitindonesia.com.

Lanjut Risma ,maka itu saat ini Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan progres pemutakhiran datanya, capaiannya sudah 90%.

“Sekarang pembenahan datanya sudah 90%. Kami sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan,” ucap Risma.

Sambung Risma, nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja, paparnya.

“Ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” jelasnya.**

Tulisan ini sudah tayang di,

https://menitindonesia.com/2021/06/16/mensos-risma-kacau-penerima-bansos-dan-pkh-kebanyakan-keluarga-pak-lurah/

Loading...