SUARAAKTUAL.CO | PEKANBARU - Berbeda dengan anggota DPRD Riau, anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) ternyata tidak punya dana pokok-pokok pikiran (pokir). Pasalnya dana tersebut tidak diakomodir oleh Pemerintah provinsi tetangga Riau tersebut.

"Kalau Sumut tadi bilang, pokir tidak diakomodir. Riau ada tapi tidak maksimal", ucap Wakil ketua DPRD Riau, Hardianto usai menerima kunjungan anggota DPRD Sumut diruang Medium DPRD Riau, Selasa (30/03/21).

Hardianto mengatakan, dalam kunjungan tersebut anggota DPRD Sumut sharing dengan DPRD Riau terkait proses pengusulan pokir dari masyarakat yang masuk melalui anggota DPRD Riau secara kelembagaan, dan bagaimana mekanismenya.

Menjawab hal itu kata politisi asal fraksi Gerindra DPRD Riau itu, bahwa pokir DPRD Riau memang ada. Hanya saja tidak maksimal, ujar Hardianto tanpa menjelaskan nilai nominal pokir tersebut kepada wartawan.

Poin lain yang dibahas pada kunjungan itu sebut Hardianto yakni, terkait Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang besaran biaya perjalanan dinas.

"Ini kan dampaknya nasional. Keluhan kita bagaimana semua usulan masyarakat yang masuk ke DPRD baik secara kelembagaan itu diakui oleh pemerintah provinsi. Dan akhirnya masuk di APBD provinsi Riau. Begitu juga Sumatera Utara, sama juga.

Dikatakan, berkaitan dengan Perpres nomor 33 ini pihaknya memakai istilah pusing.

"Pertanyaannya ketika kita bertanya istilah, pusing menghadapi covid 19, lebih pusing setiap anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi Perpres 33. Ini kan berkaitan dengan kesejahteraan semua anggota DPRD yang dituntut kinerjanya berbuat lebih banyak di masyarakat di daerah masing-masing", pungkasnya.

Hal lain yang dibahas terang Hardianto, yakni pendapatan anggota DPRD. Ia mengatakan bukan hanya pada anggota DPRD dan keluarganya saja. Melainkan ada persoalan - persoalan di Dapil yang di sekelilingnya bisa terbantu untuk itu.

"Nah dengan Perpres 33 anggota DPRD semua menjerit. Karena sangat jauh sekali disfaritas biaya perjalanan dinas yang selama ini ada dengan yang ditetapkan", katanya.

Ketika didesak apakah ada penerapan berbeda soal Perpres ini. Dijawab Hardianto bahwa kalau soal Perpres 33 secara nasional sama.**/fin

Loading...

	Berita Lainnya :
	Bupati Fasilitasi Pembuatan e-KTP Bagi Siswa SMAN Sederajat se-Tapsel Bersama Koptan Bupati Tapsel Tanam Perdana Bibit Varietas Unggul di Sipirok Ciptakan Lokasi Latihan yang Nyaman, Atlit dan Pengurus NPC Riau Bersihkan Sarana dan Prasarana Warga Mengeluh Pustu Kampung Tarutung Tak Aktif ABRI Manunggal, Masyarakat Sekayan Merasa Terlindungi Dari Intimidasi