SUARAaktual.co | Indramayu,_ Belum hilang rasa tak percaya dengan ditangkapnya Walikota Cimahi, tiba-tiba giliran Bupati Kabupaten Bandung Barat mengikuti jejak pendahulunya, berurusan dengan KPK atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi Bansos tahun 2020. pada situasi serba susah saat ini tentunya kabar itu sangat memprihatinkan.
Ketua KPK pada Oktober 2020 menyampaikan keprihatinannya Jawa Barat berada di peringkat tertinggi dalam hal korupsi. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2021, KPK menyebutkan ada 101 kasus korupsi di Jawa Barat (Jabar) yang melibatkan tak kurang dari 60 pejabat daerah berbagai level. Sampai tahun 2021 paling tidak ada 16 kepala daerah se-Jawa Barat yang berurusan dengan KPK. Dari 27 Kabupaten/kota se-Jabar, 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi.
Furqon Amini selaku Ketua DPW PSI Jabar menilai gejala tersebut sebagai kejadian luar biasa, oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa juga.
"Ketua KPK, Firli Bahuri, memang sudah menegaskan bahwa KPK mengembangkan 3 strategi untuk memberantas korupsi: pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pertanyaannya adalah apakah pengawasan pertama-tama hanya menjadi tugas KPK?," tulis Furqon kepada Suaraaktual.co pada, Rabu (24/03/2021).
Furqon pun mempertanyakan terkait fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif daerah, apakah anggota legislatif tidak mampu mengawasi roda pemerintahan daerah, sehingga kejadian serupa bisa terulang kembali.
"Lebih prihatinnya lagi baru-baru ini tersiar kabar di media adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014-2019 terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap bantuan Pemprov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019. Jika dugaan itu terbukti, maka Jawa Barat benar-benar dalam dalam situasi darurat korupsi," tegasnya.
PSI menyoroti bahwasanya ada oknum Bupati/Walkot yang melanjutkan tradisi korupsi Kepala Daerah sebelumnya. Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menjadi contoh paling tragis. Sejak pemekaran, kepala daerah terpilih di kota dan Kabupaten itu menjadi langganan KPK. Artinya tidak ada efek jera atas penindakan oleh KPK.
"DPW PSI Jabar, mendesak legislatif di semua level untuk ikut aktif mengawasi dan memberi masukan pada Kepala Daerah, agar penyelenggaraan pembangunan di daerah Jawa Barat berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat," pesan Furqon.
PSI juga memandang perlunya transparansi APBD. Pemda perlu membuka akses seluas mungkin terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi serta aktif dalam strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.
Selain itu, Furqon menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sungguh-sungguh merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat karena akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pemilih dan pada gilirannya akan menurunkan partisipasi rakyat dalam Pilkada. Rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilu sama artinya dengan rendahnya legitimasi de facto terhadap pemimpin terpilih.
"Rendahnya legitimasi de facto Kepala Daerah terpilih akan segera menjurus pada pembangkangan publik sehingga Pemerintah tidak akan memperoleh dukungan dalam merealisasikan pembangunan Dan tentu saja para wajib pajak juga bisa enggan membayar pajak dengan alasan “uang hasil pajak toh akan dikorupsi”. Jika itu terjadi maka pemerintah akan berhadapan vis a vis dengan rakyatnya sendiri," pungkas Furqon.
(MH)
Komentar Anda :
