SUARAaktual.co | Indramayu,_ Pasca terbitnya Surat Edaran Bupati Indramayu, Nina Agustina, nomor 800/231- BKPSDM/ 2021 tentang larangan jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu baru - baru ini, menuai respon positif dari beberapa kalangan tokoh masyarakat, organisasi profesi dan pelaku usaha.

Pasalnya, penegasan dalam diktum Surat Edaran (SE) tersebut bahwa dalam rangka reformasi birokrasi menuju terciptanya good governance and clean govermant, dibutuhkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik dan selaras dengan visi dan misi Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat).

Salah satu yang merespon positif SE tersebut dari Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto, dirinya memberikan apresiasi dan dukungan atas diterbitkannya SE Larangan Jual Beli Jabatan di Lingkungan ASN Pemkab Indramayu, karena sejalan dengan keinginan luas masyarakat untuk perubahan Indramayu kedepan lebih baik lagi.

"Semoga saja niatan baik ini dapat difahami oleh semua pihak, terutama partai pengusung, pendukung terlebih team sukses dan juga relawan," ujarnya pada Kamis (18/3/2021).

Tokoh masyarakat Indramayu Barat ini menyampaikan, untuk dapat mengerti dan menerima harus dengan lapang dada sekaligus memberikan kesempatan terhadap kebijakan Bupati, sebab kalau praktek-praktek KKN masih mewarnai, sangatlah menyimpang dari keinginan luas masyarakat terhadap adanya perubahan dengan kata lain apa bedanya dengan pemerintahan  sebelumnya. 

Ia mengatakan secara jujur, bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan dimaksud, bukan saja diperlukan tetapi sebuah keharusan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut jangan direcokin dengan kepentingan - kepentingan  kelompok atau golongan untuk memanfaatkan jabatan Bupati, hanya karena balas jasa dukungan dalam Pilkada bahkan motif lain. Karena sejatinya dukungan yang diberikan telah terbayarkan dengan terpilihnya Nina Agustina dan Lucky Hakim menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang betul-betul  ingin melakukan perubahan di Kabupaten Indramayu.

"Sekali lagi atas nama masyarakat Indramayu Barat,  tugas kita selain memberikan dukungan juga melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan Bupati Indramayu tersebut, agar pemerintahan bersih dari KKN, dan visi dan misi Indramayu Bermartabat bukan hanya sebatas slogan belaka," terangnya.

Sukamto menambahkan, selain permasalahan tidak ada jual beli jabatan, penyelenggaraan program pembangungan yang tidak lepas dari urusan proyek-proyek pekerjaan, prosesnya harus digelar secara terbuka, transparan dan berkeadilan, termasuk memberi peluang prioritas kepada pengusaha lokal serta lepas dari unsur-unsur yang berbau KKN, karena tidak menutup kemungkinan pada proses lelang tender menjadi salah satu bagian penyerta dari kepentingan kelompok atas dasar kedekatan tertentu.

"Selain tidak adanya jual beli jabatan ASN pada lingkungan Pemkab Indramayu, perihal lelang tender proyek pembangunan harus bersih dari KKN, sehingga kualitas pekerjaan dapat dipertahankan," kata Kamto.

Senada, Ketua PGRI Kabupaten Indramayu Malik Ibrahim, mendukung kebijakan Bupati Indramayu, Nina Agustina, terkait Edaran larangan jual beli jabatan yang baru saja dikeluarkan.

Sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para guru di Kabupaten Indramayu, pihaknya siap untuk mengamankan kebijakan tersebut agar dapat tersosialisasi kepada anggota pengurus PGRI di tingkat Kecamatan.

"Kami menyambut baik kebijakan pimpinan terkait surat edaran yang baru saja dikeluarkan," tuturnya.
(MH)

Loading...