SUARAAKTUAL.CO | JAKARTA - Pemerintah memutuskan melanjutkan program kartu prakerja dan sudah menetapkan anggaran untuk tahun 2021 sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp20 triliun. Hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 dianggap memuaskan.

Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahudin menyatakan. Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, yaitu untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan begitu masih ada optimisme bahwa perekonomian Indonesia bisa lebih baik karena yakin fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Ditambah pula dengan kebijakan strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya menjaga daya beli masyarakat.  

“Program Kartu Prakerja ini sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” kata Rudy dalam Dialog Publik bertema Perkembangan Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (10/3/2021).

Rudy juga menjelaskan, pada tahun 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang dikeluarkan dan sangat inklusif menyentuh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SD-SMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menambahkan bahwa menurut hasil survei BPS pada 2020, sebanyak 88,9 persen penerima kartu Prakerja mengaku jika keterampilan kerja mereka meningkat.

Tak hanya itu, sebanyak 81 persen penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. D

Desain program Kartu Prakerja pada 2021 akan serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei sebesar Rp150 ribu untuk tiga kali survei. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.

“Pada 23 Februari 2021 kemarin kita sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester I 2021. Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Dan kuota per gelombang sebanyak 600 ribu, prioritasnya masih sama yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,” ujar Rudy Salahudin.***/ril

Loading...