SUARAAKTUAL.CO | Pekanbaru - Merasa prihatin atas kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Riau, media massa diminta menghebohkan ke publik sehingga bisa dijadikan dasar bagi DPRD Riau mengundang Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Mardianto Manan MT menanggapi pemeliharaan jembatan Siak II lama Pekanbaru, yang tak kunjung tuntas 3 tahun terakhir, Senin (25/01/21).
"Itu kan contoh kecil saja. Di dalam kota saja yang mata pandangnya banyak menyorot, pejabat banyak di sini, bahkan Gubernur dan kepala PU nya disini, masih terkendala. Bayangkan yang di pelosok-pelosok, di lorong-lorong desa, kampung nan jauh di sana yang dilintasi oleh jalan nasional", ucap anggota dewan PAW yang baru dilantik pekan lalu.
Politisi asal fraksi PAN itu mengatakan, koordinasi dengan BPJN harus dilakukan. Pasalnya, wilayah kegiatan BPJN berada di Provinsi Riau.
"Jadi kalau media menginfokan nanti, kita buat kliping itu, kita panggil, nggak ada salahnya", ucap Mardianto.
Ia mengaku, kondisi kerusakan jalan nasional di Riau ia rasakan sendiri.
Jalan di wilayah Kampar Kiri (Lipat Kain) hingga ke Taluk Kuantan (Kuansing) misalnya, banyak berlobang.
"Saya sering bolak-balik ke Kuansing. Saya rasakan sendiri bagaimana kondisi jalan dari Lipat Kain Kampar hingga ke Lubuk Jambi. Belum lagi jika kita bicara jalan nasional dari Kuansing ke Sumbar," ujarnya.
Ia mengatakan, sebaiknya mengingat ini jalan nasional, jika dana APBN tidak mampu untuk membangun dan dinilai mustaha, maka perlu koordinasi dengan daerah, sehingga pihak pemerintah dan stake holder daerah juga tahu kendalanya.
"Memang daerah tidak bisa menganggarkan untuk jalan nasional. Paling tidak dengan komunikasi yang baik, kendala-kendala itu dapat diketahui," katanya.
Ia menyayang adanya kesan selama ini pihak Balai yang mewakili pusat kurang gerak cepat terhadap jalan nasional di Riau ini.
"BPJN Riau harus serius menangani jalan nasional di Riau. Kalau misalnya Kepala Balai tidak mampu maka pihak pusat hendaknya ganti saja dengan orang yang dinilai mampu," katanya.
Selaku anggota DPRD Riau yang membidangi infrastruktur, tak menampik perlu wacana untuk memanggil Kepala Balai, dengan harapan dari komunikasi itu dapat solusi agar jalan nasional di daerah ini bisa diperhatikan.
"Sebatas untuk sharing apalagi ada keluhan masyarakat terhadap jalan nasional, bisa saja kita hearing dengan pihak Balai, keputusan pembangunan tetap Balai, dan itu bukan intervensi dan tentu ini juga perlu dibahas di internal komisi," katanya.
Mardianto mengakui, dalam pembangunan infrastruktur jalan, ada hirarki.
"Kalau jalan kabupaten/kota itu tanggung jawab daerah kabupaten/kota. Kalau jalan provinsi tanggungjawab provinsi dan jalan nasional, tanggungjawab nasional dalam hal ini BPJN Riau. (fin)
Komentar Anda :
