SUARAAKTUAL.CO | PEKANBARU - Hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020 digugat sejumlah pasangan calon (paslon), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dan lima Bawaslu kabupaten/kota, menyiapkan keterangan dan alat bukti untuk dilaporkan pada sidang sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah tiga hari ini kami menyiapkan dokumen yang merupakan jawaban ke MK. Disamping itu menyiapkan alat bukti yang diperlukan sesuai dengan dalil permohonan," kata anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema Wahyu Adinata di Pekanbaru, Sabtu (9/1/2021).

Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tertulis dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

"Maka keterangan yang akan disampaikan kepada majelis hakim MK adalah hasil pengawasan sejak pencalonan, penanganan pelanggaran, persoalan dalam sengketa untuk menjawab pokok permohonan," katanya, dilansir dari Antara.

Menurut Gema, meski objek yang dipersoalkan dalam permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 adalah ketetapan hasil rekapitulasi KPU, tetapi sejumlah pelanggaran dipersoalkan dalam permohonan sehingga Bawaslu akan menjawab hal tersebut.

Gema Wahyu Adinata mengatakan pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pilkada yang dipersoalkan di antaranya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, politik uang, netralitas ASN, daftar pemilih tetap, pemilih tidak diberikan surat ke TPS dan logistik serta lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi menerima lima permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari pelaksanaan pilkada di sembilan kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Adapun lima paslon yang mengajukan permohonan gugatan ke MK tersebut adalah, Halim-Komperensi (Pilkada Kuansing), Suyatno-Jamiludin (Pilkada Rokan Hilir), Hafit Sukri-Erizal (Pilkada Rokan Hulu), Mahmuzin-Nuriman (Pilkada Kepulauan Meranti), dan Rizal Zanzami-Yogi Susilo (Pilkada Indragiri Hulu).***

Loading...