SUARAAKTUAL.CO | JAKARTA - Mengomentari kebijakan pemerintah terkait diizinkannya kembali kegiatan tatap muka di sekolah pada Januari 2021, Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyatakan bahwa sekolah harus tetap memfasilitasi kegiatan belajar untuk siswa yang tetap memilih belajar secara daring.

"Satuan pendidikan tetap harus menyediakan fasilitasi tatap muka dan daring jika ada orang tua keberatan putra/putrinya hadir secara fisik di sekolah," kata Ledia.

Ledia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan tatap muka sebelumnya perlu disosialisasikan mana yang harus diperbaiki, dan mana yang dianggap berhasil untuk keberhasilan pelaksanaan tahap ini.

Ledia juga mengingatkan untuk memberikan beban keputusan dan pengendalian serta pengawasan pada pemerintah daerah, satuan pendidikan dan komite sekolah.

"Karena kewenangan telah diberikan maka wajib ada pendampingan dan harus dihindari kriminalisasi pada pemerintah maupun satuan pendidikan," ujarnya.

Politikus PKS ini menambahkan, pemerintah juga harus memenuhi protokol kesehatan di satuan pendidikan.
Apalagi di sekolah swasta kecil yang sedang mengalami kesulitan kekurangan siswa serta kekurangan pembayaran SPP akibat Covid-19.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan Pemerintah daerah diperbolehkan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah, namun dengan memenuhi daftar kesiapan protokol kesehatan di tiap satuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kebijakan ini dilakukan mulai Januari 2021.

Kebijakan ini tercantum dalam SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Nadiem menjelaskan, pemerintah pusat banyak menerima masukan dari pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah. Pemerintah daerah menilai, meskipun zona ditentukan per kabupaten/kota, ada kecamatan atau desa yang relatif aman dari Covid-19.***/rol

Loading...