SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengingatkan kepala sekolah di Kota Pekanbaru jangan melakukan aktivitas tatap muka di lingkungan sekolah. Jika pun ada, cukup antara guru dan para orang tua siswa. Hal ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.

Walikota menyatakan hal ini karena saat ini ada tiga kepala sekolah yang terkonfirmasi positif Virus Corona atau Covid-19. Satu di antaranya meninggal dunia. Artinya, lingkungan sekolah juga bisa menjadi lokasi penyebaran Covid-19.

"Yang positif itu tiga, dua kepala SMP dan 1 kepala SD," kata Wali Kota, Kamis (17/9/2020).

Lantaran kasus ini, kata Walikota, wacana untuk memadukan belajar dalam jaringan (daring) dengan sistem tatap muka terpaksa ditunda guna mengantisipasi sebaran wabah covid di sekolah-sekolah di kota Pekanbaru.

"Jadi rencana kita untuk memadukan belajar daring dengan tatap muka seperti mengambil dan menyerahkan tugas ke sekolah, itu terpaksa kita tunda sementara supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Pekanbaru juga menyesalkan kebijakan yang diambil sekolah swasta yang menggelar belajar secara tatap muka di tengah meningkatnya sebaran wabah Covid-19 di kota Pekanbaru.

"Kami mendapat laporan di beberapa sekolah swasta, secara diam-diam menerapkan belajar tatap muka dalam skala tertentu. Di tengah kasus yang meningkat terus, ini jelas sangat beresiko untuk dilakukan tatap muka," tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui OPD terkait akan melakukan pengecekan secara langsung ke sekolah swasta bersangkutan.

"Kami akan coba mendalami prakteknya seperti apa. Laporan secara konkrit masih kita dalami," ucap walikota.

Menurut walikota, pihak sekolah mesti mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita tidak ingin ada kejadian seperti di salah satu kabupaten (Blitar) di Jawa sana. Yang mana minggu lalu sempat menjadi diskusi nasional ada dua orang guru yang meninggal karena terpapar covid. Yang disalahkan siapa? Pemerintah," ujarnya.

"Maka kita harus sesuai arahan Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud," ulas walikota.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, bagi sekolah di zona hijau dan kuning yang ingin melaksanakan belajar sistem tatap muka di sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan salah satunya ada izin dari pemerintah daerah.

"Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah," ucapnya.***/adv