Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
APBN 2021 Tidak Bisa Disehatkan, Menkeu: Masih Terdampak Covid-19
Rabu, 04 November 2020 - 18:32:54 WIB

Sri Mulyani Beberkan APBN 2021 Tak Bisa Langsung Disehatkan

APBN 2021 Tidak Bisa Disehatkan, Menkeu: Masih Terdampak Covid-19

SUARAAKTUAL.CO | JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2021 belum bisa disehatkan karena tingginya kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19.

Yang dimaksud dengan penyehatan, kata Menkeu, berada di indikator defisit. Pada APBN 2020, pemerintah melebarkan defisit anggaran mencapai 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena tingginya kebutuhan dana untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Selain itu, juga untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menkeu menjelaskan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program PEN tersebut. Hal ini langsung membuat defisit membengkak karena kebutuhan belanja meningkat di saat pendapatan negara turun, hal inilah yang membuat APBN 2021 tidak bisa langsung disehatkan.

"Kalau APBN segera disehatkan, maka ekonomi akan rapuh," ucap Menkeu di acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, Rabu (4/11/2020).

Defisit anggaran biasanya berada di kisaran 3 persen dari PDB sesuai ketentuan perundang-undangan. Tahun depan pun, pemerintah mematok defisit APBN berada di kisaran 5 persen dari PDB atau masih di atas batas normal.

Namun menurut Menkeu, pemerintah tidak bisa mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB dalam waktu cepat meski pemulihan ekonomi tengah berlangsung.

"Untuk itu pemerintah perlu meracik kebijakan agar APBN bisa tetap cukup sehat dan ekonomi terjaga. Inilah yang selalu dicarikan, formulasi dan bagaimana konsolidasi bertahap dan penyehatan, sementara ekonomi diperkuat," katanya.

Menkeu menuturkan, untuk menyehatkan kedua indikator itu, cara yang dapat dilakukan adalah menyeimbangkan kebijakan dari masing-masing pihak. Misalnya, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa bantuan sosial (bansos) agar daya beli masyarakat terjaga.

Hasilnya, pemerintah berharap masyarakat melakukan konsumsi dan ekonomi mulai tumbuh. Selain itu, pemerintah juga memulihkan APBN dan ekonomi dengan reformasi struktural.

"Karena tidak mungkin ekonomi hanya dengan kebijakan fiskal, moneter saja, seperti menurunkan suku bunga, menambah defisit, menambah belanja, atau insentif pajak. Pada akhirnya, sektor riil yang merupakan fondasi struktural ekonomi harus diperbaiki dengan reformasi," jelasnya.**


Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Danlanud Rsn Pimpin Sertijab Danskadud 12, Dansatpom dan Karumkit Dr.Sukirman(19-04-2021)
  • Dugaan Pelanggaran GSB oleh VKBH di Jalan Karya Bakti Pekanbaru Diwarnai Kontroversi
  • Kajari Kabupaten Kuantan Singingi Sertijab Pejabat Kasi Pidsus
  • Ramadhan Penuh Berkah, Bupati Batu Bara Salurkan Zakat dari Baznas
  • Terpampang Spanduk Bertuliskan "Hanya 1 Yang Menghina Tuhan Yaitu Ketidak Adilan" di Polres Inhil
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2021 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved