Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Sebut SPJ DD Dokumen Negara Bersifat ''Rahasia''
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 20:38:00 WIB
TERKAIT:
 
  • SPJ DD Dokumen Negara Bersifat Rahasia, Pengamat Hukum Beri Penjelasan Ini
  •  

    SUARAaktual.co | Indramayu,_ Tim Khusus (Timsus) Investigasi Inspektorat Indramayu sebut Surat Pertangggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia dan hanya berhak diketahui oleh pihak pengadilan.


    Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Indramayu, Hasan usai pemanggilan masyarakat Desa Nunuk saat menindak lanjuti hasil pelaksanaan Audit Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Jum'at (9/10/2020).


    "SPJ hanya boleh dilihat oleh pengadilan untuk barang bukti, untuk bukti pengadilan boleh kalau anda (wartawan) tidak bisa" ucapnya.


    Menurut Hasan, sudah tertuang dalam aturan SPJ DD tidak dapat dilihat siapapun karena menjadi dokumen rahasia Negara.


    "Aturannya seperti itu yang namanya SPJ itu dokumen rahasia negara," jelasnya.


    Namun saat Suaraaktual.co menanyakan tentang regulasi SPJ DD sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, pihak Inspektorat Indramayu tidak bisa memberikan penjelasan.


    "Nanti saja mas, saya tidak berhak menjawab," ucap Hasan.


    Diketahui pada saat Suaraaktual.co melakukan konfirmasi di dalam ruangan Investigatif Inspektorat Indramayu didapati Ketua Tim Khusus (Timsus) Investigasi, Sri Hendriani dan Auditor Inspektorat Indramayu Hasan.


    Sementara itu Suaraaktual.co mencoba mencari keterangan kepada Pengadilan Negeri (PN) Indramayu terkait transparansi SPJ DD yang hanya dapat diketahui oleh pihak Pengadilan, pada (12/10/2020).


    Pihak PN Indramayu melalui Humas, Mooris M, menjelaskan PN Indramayu dengan Pemerintahan Desa berbeda ranah wilayah kerja yang mana PN Indramayu pada rumpun Yudikatif dan Pemerintah tingkat Desa pada rumpun eksekutif.


    "Kami dari pengadilan kalo (SPJ DD-red) inikan ranahnya dirumpun eksekutif yah," terang Mooris.


    Sampai saat ini, Mooris selaku Humas PN Indramayu belum mengetahui keterlibatan PN Indramayu dengan SPJ DD karena berbeda rumpun kerja, terkecuali dalam proses persidangan dokumen apapun termasuk SPJ DD dapat diketahui oleh Pengadilan.


    "Kalo dalam konteks persidangan dokumen apapun dapat dibuka oleh pengadilan," ucap Mooris.


    Lanjut Mooris, Pengadilan Negeri Indramayu dalam konteks pedesaan tidak mengetahui apapun baik perkembangan yang terjadi di desa maupun pengelolaan yang ada di desa.


    "Kami tidak pernah diteruskan (tembusan-red) terkait SPJ DD semenjak berdirinya Kementrian Desa," sambungnya


    Mooris menambahkan, jika tidak ada sengketa, yang mana perkaranya tidak dalam proses persidangan Pengadilan, maka SPJ DD itu menjadi hak publik untuk mendapat informasi dan dijamin Undang-Undang (UU).


    "Hak publik untuk memperoleh informasi itu dijamin oleh undang-undang," Jelas Mooris.


    Menurut Mooris, di era saat ini asas yang paling utama adalah transparansi, apalagi dizaman sekarang informasi sudah berlimpah-ruah, banyak bertebaran informasi terkait SPJ di website Pemerintah Daerah.


    "Setau saya sepanjang saya pernah mengunduh itu ada ditemukan SPJ Bupati, SPJ Walikota pun ada, jika SPJ Desa dikecualikan hebat sekali Desa," sindir Mooris.


    Untuk lebih jelasnya Suaraaktual.co mencoba mengkonfirmasi kembali terkait regulasi tentang SPJ DD ke Dinas yang berwenang, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu dan menemui Kasie Administrasi DPMD Kabupaten Indramayu, Erwin Pujadi, pada (12/10/2020).


    Erwin Pujadi mengatakan, SPJ DD bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Negara dan masyarakat.


    "Untuk pelaporan (SPJ) DD di desa melalui keterangan, kalo untuk masyarakat itu berupa Informasi," katanya.


    Namun, Erwin Pujadi tidak dapat memberikan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait regulasi SPJ DD sebagaimana yang dikatakan Inspektorat Indramayu bahwasanya SPJ DD dokumen negara yang bersifat rahasia.


    "Inikan Dinas yang lebih pantas berstatement itu ya Pak Kadis," pungkasnya.
    (MH)


    Loading...




     
    Berita Lainnya :
  • Hujan Deras, Banjir Rendam Enam Kecamatan di Langkat
  • Tabrakan Naas di Simalungun, Terlempar Masuk Saluran Irigasi Yustinus Tewas
  • PBB Sebut 50 Negara Ratifikasi Perjanjian Larangan Senjata Nuklir
  • DPRA Teuku Raja Keumangan Mendukung Penerapan Hukum Cambuk Bagi Pemain Game PUBG
  • Bahas Keadaan Darurat, Hari Ini Raja Malaysia Gelar Pertemuan Khusus
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved