Kadis Pendidikan Sumut Diminta Jangan Memelihara Kepsek yang "Korup"

/ Sabtu, 09 Maret 2019 / 17.58 WIB
Nasruddin Nasution Pemerhati Pendidikan kota P.Sidimpuan

SUARAaktual.co | P.Sidimpuan,Sumut - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Padangsidimpuan terpaksa membeli sendiri alat dan bahan praktek pembelajaran. Hal ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2018 karena pihak sekolah di duga tidak menyediakan bahan praktek tersebut.

"Hal ini juga sesuai pengakuan dari beberapa siswa dan guru sekolah ini. Dua orang siswa yang berpapasan dengan awak media di salah satu toko bangunan di sekitar Sadabuan mengatakan bahwa barang yang mereka belanjakan untuk bahan praktek di sekolah.

Saat di pertanyakan peruntukan benda yang mereka beli dan uangnya dari siapa, salah seorang siswa mengatakan " besi ini untuk bahan praktek di sekolah, uangnya di kumpulkan dari teman teman satu kelas" ucapnya.

Ditambahkan siswa tersebut bahwa setiap kegiatan praktikum, mereka selalu mengadakan atau membeli bahan sendiri.

Untuk mendapatkan pembenaran dari cerita siswa tersebut, awak media sudah beberapa kali mencoba menjumpai Kepala SMK Negeri 2 Kota Padangsidimpuan inisial HS, namun yang bersangkutan tidak pernah berhasil di jumpai.

Sementara itu dari beberapa guru dan ketua jurusan tak ada yang mau berkomentar banyak. Namun mereka membenarkan bahwa selama tahun 2018 tidak ada pembelian alat praktikum atau bahan praktek yang umumnya habis pakai.

Sesuai Juknis BOS bahwa Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesekolah dengan rincian sebesar Rp.1.400.000. ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bagi setiap siswa Tingkat SMA dan SMK dalam satu tahun.

Biaya Praktek bagi Sekolah Kejuruan bisa di pergunakan 50% dari Dana BOS setiap Tahunnya. Melihat Jumlah Siswa/i yang belajar di SMK Negeri 2 Padangsidimpuan sebanyak 1.070 orang, maka Patut di duga telah terjadi tindakan Pidana penyelewengan uang Negara Ratusan Juta Rupiah untuk kepentingan pribadi. Selain itu setiap siswa di sekolah ini berkewajiban membayar uang Komite sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Ditempat terpisah, Pemerhati Pendidikan Nasruddin Nasution yang akrab di sapa Anas saat diminta tanggapannya mengatakan " saya tidak kaget kalau Kepsek yang ini melakukan tindakan melawan hukum, karena beberapa waktu yang lalu ia juga tersandung persoalan pemotongan gaji guru-guru honor" ucap Anas yang juga dewan pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Padangsidimpuan.

Lebih jauh di katakannya, apabila pihak media sudah melakukan cross chek dan investigasi silahkan di beritakan. Selain itu pemerintah melalui Nomor 71 Tahun 2000 dengan tegas mengatakan Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Anas juga meminta Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Cq Gubernur Sumatera Utara supaya jangan memelihara atau melindungi pejabat yang korup. Begitu juga aparat penegak hukum, tanpa di minta sudah bisa mengambil langkah tindakan hukum. Memelihara Kepsek yang bermental korup sama dengan menghancurkan dunia pendidikan,"tegasnya.
(DP.003/AN)
Komentar Anda

Terkini: