Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Dugaan PT Tasma Puja Garap Kawasan HutanTanpa Izin, Dody akan Laporkan ke Mabes Polri
Jumat, 14 Februari 2020 - 09:53:25 WIB
TERKAIT:
 
  • Dugaan PT Tasma Puja Garap Kawasan HutanTanpa Izin, Dody akan Laporkan ke Mabes Polri
  •  

    SUARAAKTUAL.CO | INHU - Dody Fernando, kuasa hukum masyarakat dua desa di kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu, Riau, berencana akan melaporkan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT Tasma Puja ke Mabes Polri dan Direktorat Jendral Penegakan Hukum pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bila Polres Indragiri hulu (Inhu) tidak juga tanggap terkait laporan dugaan PMKS PT Tasma Puja garap kawasan hutan HPT tanpa izin.

    "Bahwa sejak kami menyurati pihak Polres Inhu, sampai sekarang kami belum mendapatkan perkembangan atas isi laporan yang kami buat secara tertulis. Kalau kedepannya tidak ada tindakan dari Polres Inhu maka kami akan mengantarkan seluruh berkas dan permasalahan ini ke Mabes Polri dan Direktorat Jendral Penegakan Hukum pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia," terang Dody kepada awak media.

    Dijelaskan Dody, Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 surat Perjanjian KUD Mota Makmur dengan PT. Tasma Puja dalam Rangka Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani 23 Januari 2014 dan Perjanjian KUD Mota Makmur dengan PT. Tasma Puja dalam Rangka Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani 11 Desember 2013, menyebutkan, petani peserta pihak pertama KUD Mota Makmur wajib menjual TBS hasil produksi ke PMKS Milik Pihak Kedua yakni PT. Tasma Puja.

    "Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, pihak kedua PT. Tasma Puja setuju memberikan dana untuk membangun kebun kelapa sawit seperti yang dimaksut dalam Pasal 1. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, pemberian dana oleh pihak kedua diberikan secara bertahap berdasarkan realisasi dilapangan dan dilampiri berita acara penyelesaian pekerjaan," kata Dody.

    Bahwa dari situ kata Dody, dapat terlihat bantuan PT. Tasma Puja dalam melakukan tindak pidana perambahan kawasan hutan HPT oleh KUD Mota Makmur.

    Ketererangan tentang pihak PT. Tasma Puja sebagi pihak yang membiayai KUD Mota Makmur, dijelaskan oleh Syamsuar Ketua KUD Mota Makmur dan Haris Kamri tahun 2014, Bendahara KUD Mota Makmur dimuka Persidangan dan tertuang dalam Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G.S/2019/PN.Rgt, tanggal 19 Desember 2019.

    "Berdasarkan hal tersebut kami telah menyurati Polres Inhu untuk menidak lanjuti permasalah ini, maka kami meminta pihak Polres Inhu menindak lanjuti Kasus yang pernah ditangani oleh Pihak Polres Inhu terkait tindak Pidana Kehutanan dan Perkebunan yang dilakukan oleh KUD Mota Makmur dan Kepala Desa anak talang dan kepayang sari tahun 2014," kata Dody.

    Ditanya ada tidak rencana akan melaporkan kembali ke Polres Inhu sebelum disampaikan laporan ke Mabes Polri, Dody menjawab lihat saja besok bagaimana perkembangannya.

    "Bisa juga kita surati kembali Polres Inhu atau kita langsung surati Mabes Polri," jawab Dody.

    Sementara itu, Humas Polres Inhu, Aipda Misran saat dikonfirmasi mengatakan, nanti akan kita cek dulu ke bagian Reskrim.***/HR

    Loading...




     
    Berita Lainnya :
  • Dugaan PT Tasma Puja Garap Kawasan HutanTanpa Izin, Dody akan Laporkan ke Mabes Polri
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2019 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved