Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Terkait Galian C Ilegal di Desa Belimbing, Pemkab Inhu Sudah Surati ESDM Riau
Selasa, 13 Agustus 2019 - 12:56:56 WIB
Sekda Inhu
TERKAIT:
 
  • Terkait Galian C Ilegal di Desa Belimbing, Pemkab Inhu Sudah Surati ESDM Riau
  •  

    SUARAAKTUAL.CO | INHU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu telah menyurati Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau terkait penambangan galian C ilegal di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal.

    Bupati Inhu, Yopi Arianto melalui Seketaris Daerah (Sekda) Hendrizal Selasa (13/8/2019) mengatakan, pihaknya sudah kirim surat ke dinas pertambangan Provinsi Riau.

    "Kita meminta dinas pertambangan provinsi Riau turunkan tim kelapangan karena itu adalah kewenangan mereka, tapi buktinya sampai kini mereka tidak ada yang turun kelapangan. Surat sudah kita sampaikan dua bulan yang lalu. Penindakkan pada penambangan bukanlah kewenangan kita, kita hanya bisa melaporkan dan itu sudah kita lakukan melalui surat dan kontak (telepon-red)," katanya.

    Dijelaskan Sekda, sekalipun bukan menjadi kewenangan Inhu, pihaknya sudah perintahkan Kabag SDA turun kelapangan untuk mengkroscek guna menyampaikan laporan ke dinas pertambangan provinsi.

    Dari hasil turun lapangan dibuatkan laporan tertulis untuk disampaikan ke dinas pertambangan provinsi riau.

    "Kita sudah berupaya untuk melindungi dan mencegah agar lingkungan tidak rusak, kita hanya bisa sebatas melapor dan kita tidak memiliki kekuasan untuk melakukan penindakkan," pungkasnya.

    Sementara itu praktisi hukum Han Aulia mengatakan, berdasarkan UU 4/2009 dan PP 23/2010, komoditas penambangan dikelompokan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, antara lain radium, thorium, uranium, Mineral logam berupa mas, tembaga dan lainnya. Mineral bukan logam antara lain Intan, bentonit. Kemudian batuan seperti andosit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug, Selanjutnya batu bara antara lainnya batuan aspal, batu bara, gambut.

    Mengacu pada aturan, revitaliasi galian c di argasunya bila dilihat dari UU tersebut masuk dalam katagori pertambangan batuan. Selain IUP pengelola wajib mematuhi ketentuan UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksaannya.

    "Mengenai ketentuan pidana pelanggaran UU 4/2009, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara ping lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar."sambung Han.

    Selain itu, setiap oramg atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda ping banyak Rp 10 miliar.

    Dan perlu ditegaskan kata Han, Tindak pidana , seperti narkoba, ilegal mining (pertambangan ilegal,red), pidana lingkungan hidup, atau pidana kehutanan bukan merupakan delik aduan, yang harus ada laporan dulu baru ditindak.

    Akan tetapi cukup ada pemberitaan di media maka penegak hukum terutama kepolisian, bagian satuan intelijen Reskrim harus melakukan penyeledikan akan kebanaran tindak pidana tersebut dan tidak semua tindak pidana harus menunggu laporan dari masyarakat atau lembaga.**/HR






     
    Berita Lainnya :
  • Terkait Galian C Ilegal di Desa Belimbing, Pemkab Inhu Sudah Surati ESDM Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2019 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved