Pilihan Editor ⋅ Galeri Foto ⋅ Advertorial ⋅ Foto Peristiwa ⋅ Popular
   
 
Sekwan,Inhu
Selain Kelebihan Bayar, di Sekwan Inhu Dikabarkan Ada Pemotongan SPPD dan SPPD Fiktif
Selasa, 11 Juni 2019 - 20:30:13 WIB
Junaidi
TERKAIT:
 
  • Selain Kelebihan Bayar, di Sekwan Inhu Dikabarkan Ada Pemotongan SPPD dan SPPD Fiktif
  •  

    SUARAAKTUAL.CO | INHU - Lemahnya penindakan terhadap korupsi dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Inhu, Riau, menjadi ladang empuk bagi para pelaku. Seperti halnya di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sekretariat Dewan (Sekwan).

    Selain dugaan korupsi kelebihan bayar hasil temuan BPK RI tahun 2017, dikabarkan juga ada pemotongan 10 persen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan SPPD fiktif tahun anggaran 2018.

    "SPPD untuk pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap di Sekwan tahun 2018 diduga dipotong 10 persen setiap pencairan dan selain itu juga diduga ada SPPD fiktif," terang sumber Suaraaktual.co yang minta tidak disebutkan namanya.

    Menurut sumber Suaraaktual.co tersebut, dugaan pemotongan SPPD dan dugaan SPPD fiktif ini sudah dilaporkan ke Tipikor Polres Inhu.

    "Seingat saya, kalau tidak salah dugaan pemotongan SPPD 10 persen dan dugaan SPPD fiktif ini sudah dilaporkan ke Tipikor Polres Inhu oleh oknum pegawai di lingkup Pemkab Inhu," kata sumber tersebut.

    Dijelaskan sumber, untuk perjalanan dinas di Sekwan setiap hari, hanya hari minggu saja tidak ada perjalanan dinas, Ini kan sudah tidak masuk akal. Setiap hari seperti kabag atau lainnya ada perjalanan dinas, diluar daerah ataupun di dalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas anggota DPRD dalam satu minggu terjadi 2 sampai 3 kali.

    "Dugaan pemotongan dan dugaan SPPD fiktif tidak saja pada pegawai Sekwan tapi juga terjadi pada anggota DPRD Inhu." singkat sumber yang dapat dipercaya.

    Terpisah, M Junaidi SSos MSi wakil ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Inhu mengatakan, banyak kasus dugaan korupsi di Inhu ini jalan ditempat, sekalipun sudah ada yang melaporkan. Contoh kasus kelebihan bayar di Sekwan sudah ada hasil temuaan BPK saja baru sekarang ditangani oleh Kejaksaan.

    Terus Kasus dugaan korupsi di Bapemaspemdes sudah lima tahun baru P21. Kasus dugaan korupsi baju kopri, Kasus korupsi proyek pembangunan gedung BP4KKP dan dugaan pemotongan SPPD dan SPPD fiktif hingga kini tidak tahu rimbanya.

    "Korupsi sama dengan Narkoba yakni musuh negara yang harus diberantas. Seharusnya penegak hukum tanpa adanya laporan biasa langsung melakukan pemanggilan terhadap OPD terkait untuk melakukan penyelidikan benar apa tidak informasi yang beredar tersebut," kata Junaidi.

    Namun kejadian di Inhu berbeda, kata Junaidi. Yang sudah dilaporkan saja penangaannya lambat apa lagi yang tidak dilaporkan. **/heri



     
    Berita Lainnya :
  • Selain Kelebihan Bayar, di Sekwan Inhu Dikabarkan Ada Pemotongan SPPD dan SPPD Fiktif
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2019 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved